SIDOARJO – Mantan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Mustasyar DPC PKB Sidoarjo, H. Abdul Kalim, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ia menilai DPRD tidak cukup proaktif dan seharusnya menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2025.
Menurutnya, DPRD sebagai wakil rakyat harus benar-benar memahami dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa LKPJ 2025 tidak mencerminkan perbaikan signifikan. Ia bahkan mengaku heran karena di tengah berbagai persoalan, Pemkab justru mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri.
Ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilai semakin memburuk. Masalah pengangguran disebut belum memiliki solusi konkret, sementara banjir masih menjadi persoalan rutin setiap musim hujan yang terus dikeluhkan warga.
Selain itu, berbagai persoalan lain yang dirasakan langsung masyarakat dinilai belum mendapat perhatian serius. Kondisi ini memperkuat pandangannya bahwa kinerja pemerintah daerah belum maksimal dan perlu evaluasi tegas.
Ia pun mendorong DPRD agar mengambil langkah lanjutan dengan menggunakan hak interpelasi atas penolakan LKPJ sebelumnya dan kondisi internal pemerintah daerah yang tidak kondusif. Melalui forum tersebut, DPRD diharapkan dapat meminta penjelasan langsung dari bupati terkait berbagai persoalan yang belum terselesaikan. “Kalau dibiarkan, rakyat yang rugi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kepala daerah menerima gaji dan fasilitas dari rakyat, sehingga sudah seharusnya bekerja maksimal menyelesaikan persoalan dasar.
Di akhir pernyataannya, ia turut mengapresiasi langkah Ketua DPW PKB Jawa Timur yang dinilai mendorong wakil rakyat agar lebih peka terhadap aspirasi masyarakat.
