SIDOARJO – Kontroversi acara buka puasa bersama bertema Bollywood yang digelar oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo di Mahabarata Palace, Graha Unesa, terus menggelinding bak bola salju. Menanggapi situasi yang kian memanas, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin, angkat bicara dan meminta Sekda untuk segera mengambil langkah cooling down.
Rizza menekankan bahwa klarifikasi yang disampaikan pihak Sekda sebelumnya justru dianggap kontraproduktif dan memperkeruh suasana di tengah masyarakat.
Klarifikasi yang Menjadi Boomerang
Sebelumnya, melalui berbagai media, pihak Sekda memberikan penjelasan bahwa acara mewah tersebut sama sekali tidak menggunakan dana APBD. Disebutkan bahwa anggaran kegiatan berasal dari kantong pribadi serta sokongan dana dari sahabat dekat. Selain itu, ditegaskan bahwa pakaian bertema India yang dikenakan adalah produk UMKM asal Tulangan, Sidoarjo, sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi lokal.
Namun, bukannya mereda, penjelasan tersebut justru memicu polemik baru. Publik menyoroti beredarnya bukti surat undangan resmi berlogo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik. Hal ini memicu spekulasi dan selentingan di kalangan media mengenai potensi gratifikasi, mengingat adanya pengakuan dana dari “pihak ketiga” untuk acara pejabat publik.
Menanggapi dinamika tersebut, H. Rizza Ali Faizin meminta agar Sekda berhenti melakukan pembelaan diri yang justru membuat narasi di publik menjadi liar.
”Kami meminta Ibu Sekda untuk cooling down. Jangan terus-menerus membangun pembelaan diri yang justru membuat ‘lantai menjadi licin’ dan suasana tambah keruh. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kerendahan hati untuk mengakui kekhilafan,” ujar Rizza.
Politisi muda ini menilai, penggunaan atribut resmi pemerintahan (surat berlogo Pemkab) dalam acara yang diklaim bersifat pribadi adalah langkah yang kurang tepat secara administrasi dan etika publik.
Hentikan Kegaduhan
Lebih lanjut, Rizza menyarankan agar Sekda segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Sidoarjo guna menghentikan polemik yang berkepanjangan. Menurutnya, stabilitas di lingkungan Pemkab Sidoarjo jauh lebih penting daripada mempertahankan argumen yang justru memicu kecurigaan baru.
”Sebaiknya minta maaf saja kepada masyarakat terkait kegaduhan ini. Fokus kembali pada pelayanan publik agar energi kita tidak habis untuk membahas hal-hal yang bersifat seremonial namun melukai perasaan masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat terkait transparansi dan etika birokrasi dalam acara tersebut masih terus berdatangan di media sosial maupun ruang publik.
