PASURUAN – Wakil Bupati Pasuruan, H.M. Shobih Asrori, SH, memberikan penegasan keras terkait penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan pemerintahan. Pria yang akrab disapa Gus Shobih tersebut menyatakan bahwa bekerja dari rumah bukanlah bentuk relaksasi atau pengurangan beban kerja bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Shobih saat menjadi narasumber dalam acara Dialog Jagongan Wakil Rakyat (JAWARA) yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Pasuruan pada Selasa (31/03/2026).
Dalam dialog tersebut, Gus Shobih menjelaskan bahwa meskipun secara administratif daerah masih menunggu detail regulasi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan tetap tegak lurus terhadap instruksi dari jenjang yang lebih tinggi.
”WFH bukan kelonggaran kerja. Meskipun saat ini belum ada petunjuk teknis yang detail, namun jika diperintahkan, maka kita harus siap mengikuti dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab,” tegas Gus Shobih.
Meski skema WFH dimungkinkan bagi sebagian staf administratif, Gus Shobih menggarisbawahi bahwa ada “garis merah” bagi sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan tidak ada kata WFH atau kendur bagi pelayanan publik yang bersifat esensial.
Beberapa sektor yang wajib tetap beroperasi secara optimal di lapangan meliputi:Pendidikan dan Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan, Ketertiban Umum dan Keamanan,Perlindungan Masyarakat serta Sosial.
”Sektor-sektor pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, hingga keamanan dan ketertiban tidak boleh terganggu. Pelayanan kepada rakyat harus tetap menjadi prioritas utama dan tidak ada kelonggaran di sana,” pungkasnya.
