SIDOARJO – Kontroversi acara buka puasa bersama Glamor ala India yang diadakan Sekretaris Daerah dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo terus memanas. Sorotan tajam kini datang dari Husein Ayatullah, aktivis dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Sidoarjo.
Pria yang akrab disapa Mas Husein ini secara tegas meminta Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan mendalam, menyusul adanya pengakuan bahwa acara resmi kedinasan tersebut didanai oleh pihak ketiga.
Menanggapi klarifikasi Sekda Sidoarjo yang menyebut acara tersebut tidak menggunakan dana APBD melainkan sumbangan pihak ketiga, Mas Husein menilai pengakuan tersebut justru menjadi bukti awal adanya pelanggaran aturan.
”Jika itu adalah acara Rapat Koordinasi (Rakor) OPD, maka itu adalah agenda resmi negara. Penggunaan dana dari pihak ketiga atau swasta untuk membiayai kegiatan resmi pemerintah adalah ‘zona merah’ yang berpotensi kuat mengarah pada tindak pidana gratifikasi,” ujar Husein.
Mas Husein menyoroti bukti otentik berupa surat undangan dengan kop resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, lengkap dengan tanda tangan elektronik dan tembusan ke Kepala Daerah. Hal ini, menurutnya, menggugurkan klaim bahwa acara tersebut hanya sekadar kumpul-kumpul santai.
Ia menggarisbawahi dua kekhawatiran besar yang harus segera diaudit. Pertama Potensi Gratifikasi dan yang kedua adanya Potensi Dobel Akun (Double Budgeting). ‘Karena muncul kecurigaan bahwa jika acara ini tidak viral, maka anggaran APBD tetap akan diklaim.
“kita cek Pagu Penganggaran APBD, Jangan sampai anggaran negara sudah dialokasikan, tapi di lapangan menggunakan dana pihak ketiga. Itu namanya klaim ganda,” tegasnya.
Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Sidoarjo meminta Inspektorat tidak tinggal diam dan segera melakukan audit investigatif. Mas Husein menegaskan bahwa narasi “mendukung UMKM” dalam pengadaan kostum jangan sampai dijadikan alat untuk menutupi ketidakteraturan administratif.
”Jangan sampai narasi UMKM hanya jadi tameng atau gimmick untuk menutupi pelanggaran aturan yang lebih besar. Integritas birokrasi Sidoarjo sedang dipertaruhkan. Saya minta APH segera turun tangan menyelidiki aliran dana acara ini,” pungkas Husein.
