SIDOARJO – Kebijakan rotasi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Bupati Sidoarjo, H. Subandi beberapa waktu lalu, mendapat sorotan tajam. Ketua Dewan Pembina DPC Gerindra Sidoarjo sekaligus mantan Anggota DPR RI, H. Rahmat Muhajirin (RM), menilai mutasi tersebut tidak efektif dalam mendongkrak kinerja pemerintah daerah.
Menurut RM, indikasi ketidakefektifan ini terlihat jelas pada penurunan capaian program prioritas jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
RM menceritakan harapannya sesaat setelah dinyatakan sebagai pemenang dalam pilkada, Ia menekankan bahwa pasca dilantik, prioritas utama Bupati adalah penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur jalan.
”Bupati menargetkan tidak ada jalan berlubang selama masa lebaran 2025 Alhamdulillah berjalan baik. Namun, kenyataannya pada Idul Fitri tahun ini (2026), kita masih banyak menemukan jalan rusak dan berlubang. Ini menjadi bukti nyata bahwa rotasi ASN yang dilakukan belum berjalan efektif,” ujar RM.
Ia menilai ada ketidaksesuaian penempatan personel (mismatch) di bidang infrastruktur, di mana figur-figur yang ditempatkan dianggap kurang kompeten di bidang tersebut.
Mantan Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan bahwa mutasi ASN bukan sekadar pergantian posisi, melainkan harus memiliki dasar yang kuat pada aspek profesionalisme. RM menyebutkan dua poin krusial yang harusnya menjadi landasan: pertama Kualifikasi Kompetensi Keahlian, dan yang Kedua kecakapan dan pengalaman Kerja.
RM secara khusus mengkritik posisi strategis seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) seharusnya merupakan personel yang memiliki kompetensi dan bidang keahlian yang tepat karena akan menjadi ujung tombak serapan anggaran dan eksekusi proyek di lapangan.
Selain masalah SDM di dinas teknis, RM juga menyoroti efektivitas sistem Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) dalam menangani jalan berlubang. Ia menilai pelimpahan wewenang ke kecamatan tidak dibarengi dengan persiapan yang matang, lebih-lebih hingga saat ini, pihak kecamatan dinilai belum membentuk satgas khusus yang fokus menangani persoalan infrastruktur secara cepat.
Kritik ini menjadi sinyal penting bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera mengevaluasi penempatan pejabatnya. RM menegaskan penempatan ASN seharusnya benar-benar didasarkan pada asas the right man on the right place demi mengejar ketertinggalan program prioritas di Sidoarjo
