SIDOARJO – Menanggapi aksi dan pernyataan sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) serta LSM yang tergabung dalam Laskar Jenggolo terhadap pimpinan daerah, pihak Wakil Bupati Sidoarjo akhirnya angkat bicara. Tudingan tersebut dinilai tidak berdasar dan dikhawatirkan dapat memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Tenaga Ahli Wakil Bupati Sidoarjo non-budgeting, Sigit Imam Basuki, ST, menegaskan bahwa pihaknya sangat menghargai kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa setiap kritik yang disampaikan harus berlandaskan fakta yang jelas dan objektif.
Menurut Sigit, aksi Laskar Jenggolo bermula dari kekecewaan mereka terhadap DPRD Kabupaten Sidoarjo yang dianggap gagal menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati dalam forum tertentu. Kekecewaan tersebut diekspresikan melalui pemasangan karangan bunga di depan Kantor DPRD Sidoarjo baru-baru ini. Namun, Sigit menyayangkan adanya narasi yang dianggap melampaui batas dalam aksi tersebut.
”Saya menghargai hak mereka untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, penyampaian yang meminta penangkapan W1 (Bupati) dan W2 (Wakil Bupati) jelas menimbulkan kegaduhan dan membuat suasana Sidoarjo menjadi tidak kondusif,” ujar Sigit saat memberikan keterangan, Selasa (10/3/2026).
Lebih lanjut, Sigit menegaskan bahwa publik perlu membedakan antara urusan personal dan tata kelola pemerintahan. Ia menjamin bahwa isu-isu yang dilemparkan tidak mengganggu kinerja eksekutif dalam melayani warga Sidoarjo.
”Apabila terdapat persoalan yang bersifat pribadi terkait kepala daerah, hal tersebut merupakan urusan personal. Tidak ada kaitannya dengan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo,” tegasnya.
Pihak pemerintah daerah berharap agar seluruh elemen masyarakat, termasuk Ormas dan LSM, dapat bersama-sama menjaga iklim investasi dan keamanan di Sidoarjo dengan mengedepankan dialog yang konstruktif daripada narasi yang bersifat provokatif tanpa dasar yang kuat.
