SIDOARJO – Gelombang kritik pedas dari netizen terus mengalir deras menanggapi viralnya video acara Buka Bersama (Buber) bertajuk “Glamor ala India” yang dihadiri oleh jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tak hanya Sekretaris Daerah (Sekda), kehadiran Bupati Sidoarjo, H. Subandi, dalam acara tersebut kini menjadi sorotan utama.
Masyarakat dan warganet mendesak orang nomor satu di Sidoarjo itu untuk melakukan permintaan maaf secara terbuka dan bertanggung jawab atas terselenggaranya acara yang dinilai tidak memiliki empati terhadap kondisi infrastruktur daerah.
Sebelumnya, Bupati Subandi sempat menyatakan akan menegur Sekda Sidoarjo terkait viralnya acara bernuansa Bollywood tersebut. Ia berdalih bahwa kehadiran Sekda hanya sebatas undangan dan mengklaim adanya instansi lain yang terlibat.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Berdasarkan dokumen undangan yang beredar, acara tersebut diduga kuat merupakan agenda formal Pemkab Sidoarjo dengan tajuk Rapat Koordinasi (Rakor) OPD dan Camat yang ditandatangani langsung oleh Sekda.
Kritik tajam muncul di berbagai platform media sosial dan grup percakapan WhatsApp. Netizen menilai bupati tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pembina aparatur sipil negara.
”Bagaimana dia mau menegur bawahannya, wong bupatinya sendiri ikut hadir di sana,” tulis salah satu anggota grup WhatsApp menanggapi pernyataan bupati.
Selain masalah empati di tengah keluhan warga soal jalan berlubang dan infrastruktur yang rusak, muncul pula tudingan miring mengenai sumber pendanaan acara. Beberapa netizen menyoroti potensi gratifikasi jika benar acara kedinasan tersebut dibiayai oleh pihak ketiga.
Kini, bola panas berada di tangan Bupati Sidoarjo. Masyarakat menuntut transparansi mengenai anggaran acara tersebut dan meminta bupati tidak sekadar “lempar batu sembunyi tangan” dengan menyalahkan bawahan, sementara dirinya sendiri turut berada dalam lingkaran acara yang dianggap mencederai hati masyarakat Sidoarjo tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah nyata dan pernyataan resmi dari pendopo kabupaten Sidoarjo terkait untuk menyelesaikan polemik ini.
