Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Soroti Kepergian Sekda Ke Korea Selatan

DITENGAH EFISIENSI DAN KEGADUHAN BUBER "ALA BOLIWOOD" YANG BELUM SELESAI

SIDOARJO – Keberangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo ke Korea Selatan untuk mengikuti pelatihan Cyber Security menuai kritik tajam dari kalangan legislatif. Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, H. Rizza Ali Faizin, M.Pd.I, mempertanyakan urgensi kehadiran sang panglima ASN tersebut di luar negeri di tengah upaya efisiensi anggaran daerah.

​Pria yang juga menjabat sebagai Kasatkorwil Banser Jawa Timur ini menilai langkah Sekda sangat tidak tepat momentumnya. Menurutnya, publik Sidoarjo saat ini masih dalam kondisi sensitif setelah sebelumnya sempat dihebohkan oleh polemik acara buka bersama (buber) bertema “Bollywood” yang dianggap  “glamor” dan terlalu berlebihan.

​”Kami menyayangkan keberangkatan ini. Di satu sisi kita bicara soal efisiensi anggaran, namun di sisi lain pimpinan birokrasi justru melakukan perjalanan luar negeri yang urgensinya patut dipertanyakan. Di mana sense of crisis terhadap kondisi masyarakat saat ini?” ujar pria yang akrab disapa Kaji Reza ini.

​Lebih lanjut, Rizza menekankan bahwa secara teknis, pelatihan mengenai keamanan siber seharusnya diikuti oleh pejabat yang membidangi urusan tersebut secara langsung, bukan oleh level Sekretaris Daerah.

Rizza menyampaikan Seharusnya delegasi ini diberikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau pejabat teknis di bawahnya, ia berharap kedepan agar delegasi yang dikirim juga mengedepankan dari kalangan anak muda yang lebih memahami dinamika teknologi informasi (IT) demi keberlanjutan jangka panjang.

Sebagai komisi A, ​dalam waktu dekat, ia juga berencana akan meminta keterangan lebih lanjut terkait dasar pemilihan Sekda sebagai peserta pelatihan tersebut. Ia merasa perlu ada transparansi mengenai apa hasil yang diharapkan dari pelatihan tersebut bagi Kabupaten Sidoarjo.

​”Sebagai wakil rakyat, kami punya tanggung jawab untuk bertanya: begitu urgenkah pelatihan tersebut sehingga harus Sekda sendiri yang berangkat? Mengingat jabatan Sekda adalah jabatan manajerial tertinggi, bukan teknis. Kita butuh efektivitas, bukan sekadar seremoni perjalanan dinas,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *