SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menginstruksikan seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk segera menyiapkan strategi terpadu guna menghadapi dinamika geopolitik global. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap risiko nyata yang dapat mengganggu stabilitas sektor energi, pangan, dan logistik di Jawa Timur.
“Kita memahami bahwa dinamika geopolitik global berpotensi memberikan dampak luas. Ini menjadi risiko nyata yang harus kita antisipasi bersama,” tegas Khofifah dalam keterangannya di Surabaya, Kamis (26/3).
Jawa Timur sebagai Tulang Punggung Ekonomi Nasional
Urgensi langkah antisipatif ini didasari oleh posisi strategis Jawa Timur sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Saat ini, Jatim menyumbang 25,29 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa dan 14,40 persen terhadap nasional.
Sepanjang tahun 2025, performa ekonomi Jatim menunjukkan tren positif yang signifikan:
- PDRB: Mencapai Rp3.403,17 triliun dengan pertumbuhan 5,33 persen.
- Investasi: Berada di posisi ketiga nasional dengan kontribusi 7,5 persen.
- Pertumbuhan Investasi: Pada triwulan IV 2025, investasi melonjak 31,6 persen secara kuartalan (qtq).
Simpul Logistik dan Lumbung Pangan Nasional
Khofifah menekankan bahwa menjaga ketahanan pangan dan kelancaran logistik bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan strategis. Jawa Timur saat ini menjadi tumpuan bagi 19 provinsi di kawasan Indonesia Timur melalui Pelabuhan Tanjung Perak yang melayani 24 rute tol laut.
Di sektor pangan, Jatim tetap mengukuhkan diri sebagai lumbung padi nasional dengan cadangan beras pemerintah mencapai 825,36 ton. Untuk memperkuat ekosistem ini, Pemprov Jatim telah menyiapkan sejumlah langkah:
- Program Jatim Agro-Hub: Mengoptimalkan distribusi pangan
- Operasi Pasar: Stabilisasi harga di 38 kabupaten/kota melalui pasar murah.
- Optimalisasi Lahan: Percepatan penyaluran pupuk bersubsidi dan pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
Ketahanan Energi dan Efisiensi Birokrasi
Menanggapi volatilitas harga energi global, Gubernur memastikan ketersediaan BBM dan LPG dalam kondisi aman. Secara jangka panjang, Jatim terus memacu pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang kini kapasitasnya telah menyentuh 709,13 MW.
Selain penguatan sektor eksternal, Khofifah juga melakukan penyesuaian internal di lingkungan pemerintahan sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi belanja daerah dilakukan melalui:
- Pemberlakuan kebijakan Work From Home (WFH).
- Pengurangan perjalanan dinas.
- Optimalisasi rapat secara daring.
Perlindungan Sosial dan Imbauan Masyarakat
Menutup keterangannya, Khofifah menegaskan bahwa pemerintah tetap hadir melindungi masyarakat rentan melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, bantuan disabilitas, hingga BLT buruh dan restrukturisasi kredit UMKM.
Ia pun meminta masyarakat agar tetap tenang dan bijak dalam mengonsumsi kebutuhan pokok.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan panic buying. Pemerintah menjamin ketersediaan stok dan harga BBM subsidi tetap terkendali,” pungkasnya.
