PASURUAN – Rencana pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebesar Rp363 miliar akhirnya dipangkas DPRD menjadi Rp250 miliar. Meski disetujui, keputusan tersebut menyisakan konsekuensi pembiayaan jangka panjang yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Persetujuan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (16/11/2026). Melalui Badan Anggaran (Banggar), DPRD menyepakati pinjaman Rp250 miliar yang secara khusus dialokasikan untuk pembangunan RSUD Purwodadi.
Sementara itu, dua proyek lainnya, yakni revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo senilai Rp68 miliar dan Pemandian Alam Banyu Biru sebesar Rp45 miliar, resmi dicoret dari skema pembiayaan pinjaman daerah.
Namun, persetujuan pinjaman tersebut bukan tanpa konsekuensi. Dari pokok pinjaman Rp250 miliar, total kewajiban pengembalian selama 10 tahun diproyeksikan mencapai Rp342,46 miliar. Angka tersebut terdiri atas pokok pinjaman Rp250 miliar, bunga Rp89,96 miliar, serta biaya komitmen Rp2,5 miliar.
Artinya, Pemkab Pasuruan harus menanggung tambahan beban pembiayaan sebesar Rp92,46 miliar di luar pokok pinjaman. Adapun sumber pembayaran direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) BLUD tiga rumah sakit, yakni RSUD Bangil, RSUD Grati, dan RSUD Purwodadi.
Pembangunan RSUD Purwodadi memang menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, DPRD dan pemerintah daerah juga dituntut memastikan kemampuan fiskal serta keberlanjutan pembayaran kewajiban selama satu dekade, agar pembangunan tidak justru menjadi beban anggaran daerah di masa mendatang.
