PASURUAN – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Samsul Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., memastikan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan RSUD Purwodadi tidak akan mengganggu kualitas pelayanan kesehatan. Kepastian tersebut disampaikan dalam kegiatan Jagongan Wakil Rakyat (JAWARA) DPRD Kabupaten Pasuruan di Tawatu Kopi, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, pembahasan bersama Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah clear dan tinggal persetujuan resmi.
Samsul menilai kekhawatiran masyarakat bahwa pinjaman tersebut akan membebani keuangan rumah sakit hingga menurunkan kualitas pelayanan kurang beralasan. Ia merujuk pada RSUD Bangil dan RSUD Grati sebagai bukti bahwa rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tetap mampu mandiri, memberikan pelayanan optimal, sekaligus mendukung keuangan pemerintah daerah.
Bahkan, kedua rumah sakit tersebut diperkirakan mampu menyumbang SiLPA sekitar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar tahun ini. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BLUD dapat berjalan beriringan antara peningkatan pelayanan kesehatan dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Ia juga menegaskan, pinjaman daerah yang semula disebut mencapai Rp363 miliar dan sempat dikaitkan dengan revitalisasi Cenggo serta Banyubiru, pada akhirnya difokuskan khusus untuk pembangunan RSUD Purwodadi. Artinya, penggunaan pinjaman memiliki sasaran yang lebih terarah, yakni memperkuat infrastruktur dan akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Ke depan, RSUD Bangil dan RSUD Grati didorong memperkuat business plan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan tanpa mengesampingkan fungsi pelayanan publik. Terlebih, RSUD Bangil yang kini berstatus tipe B memiliki posisi strategis sebagai rumah sakit rujukan utama di Kabupaten Pasuruan.
Di tengah pengetatan fiskal dan berkurangnya ketergantungan pada transfer pemerintah pusat, Samsul menilai optimalisasi potensi daerah menjadi sebuah keharusan. Ia berharap pembangunan RSUD Purwodadi bukan menjadi beban fiskal baru, melainkan investasi strategis untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
