Indeks

MBG Harus Tepat Sasaran dan Berkualitas, Wakil Ketua Komisi IX Dukung Evaluasi Kinerja BGN

NIHAYATUL WAFIROH: WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI FRAKSI PKB

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, menilai pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan langkah yang wajar dalam rangka evaluasi dan peningkatan kinerja program pemerintah. Menurutnya, pergantian tersebut merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Nihayatul menyampaikan bahwa fondasi awal program MBG telah dibangun dengan cukup baik. Namun, sebagai program berskala nasional yang menjangkau jutaan penerima manfaat, masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan perhatian dan penyempurnaan agar pelaksanaannya semakin efektif.

“Program dengan jangkauan seluas ini tentu masih memiliki ruang perbaikan. Kami mencatat beberapa hal yang memerlukan perhatian serius, seperti konsistensi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) dalam menyediakan menu yang benar-benar bergizi dan higienis, ketepatan sasaran penerima manfaat, pemenuhan gizi spesifik, serta efektivitas distribusi program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T),” ujar Nihayatul.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari luasnya cakupan penerima, tetapi juga dari kualitas layanan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, penguatan pengawasan dan evaluasi berkala menjadi bagian penting dalam memastikan tujuan program tercapai.
Sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, MBG diharapkan tetap berfokus pada peningkatan kualitas gizi anak bangsa sekaligus mendorong pemerataan ekonomi masyarakat. Nihayatul optimistis pergantian kepemimpinan di BGN tidak akan menghambat jalannya program yang telah berjalan.

“Ibu Nanik bukan orang baru di internal BGN. Saya meyakini beliau sudah memahami betul seluk-beluk dan ritme kerja di badan ini. Beliau hanya perlu sedikit adaptasi di ranah struktural, setelah itu harus langsung tancap gas menjalankan program,” tegas Nihayatul Wafiroh. /Sumber foto: PKB Jatim / DPW PKB Jawa Timur (pkbjatim.id).

Exit mobile version