Pasuruan – Ratusan massa PC PMII Pasuruan dan Aliansi BEM Pasuruan Raya menyegel Gedung DPRD Kota Pasuruan, Rabu (23/9) malam. Penyegelan dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB setelah massa menyebut Ketua DPRD tidak menemui mereka dalam aksi yang menyoroti ketimpangan APBD 2026.
Aksi yang mengusung tema “September Hitam dan September Gelap” tersebut mempersoalkan kenaikan anggaran pemeliharaan fasilitas Rumah Dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disebut mencapai Rp522 juta. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi sosial masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan.
Berdasarkan data BPS yang disampaikan massa aksi, sekitar 5.900 penduduk usia produktif di Kota Pasuruan berstatus pengangguran, sementara 12.830 jiwa masih berada di bawah garis kemiskinan. Massa juga menyoroti persoalan kekeringan yang disebut berdampak pada Kelurahan Bugul Lor, Karanganyar, Panggung, dan Ngemplak.
Koordinator Aliansi BEM Pasuruan Raya, M. Ubaidillah Abdi, menyebut penyegelan sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap jalannya pemerintahan. Ia menilai gedung DPRD seharusnya menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat, bukan justru tertutup ketika warga datang menyampaikan tuntutan.
Ketua PC PMII Pasuruan, Achmad Zulpan Abida, mendesak agar anggaran Rp522 juta tersebut dibatalkan dan dialihkan untuk kebutuhan yang dinilai lebih mendesak. Di antaranya penyediaan infrastruktur air bersih bagi wilayah terdampak kekeringan serta program perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat miskin.
Hingga berita ini diturunkan, spanduk dan rantai masih terpasang di gerbang utama Gedung DPRD Kota Pasuruan. Massa menyatakan belum akan membuka segel dan mengancam kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan refocusing anggaran, transparansi, dan pakta integritas tidak segera mendapat respons dari pemerintah daerah dan DPRD.
