SURABAYA – Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok Barisan Relawan Prabowo (BRP) di depan Kantor DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Senin (6/4/2026), H. Rahmat Muhajirin akhirnya angkat bicara. Pria yang akrab disapa RM ini menyayangkan langkah massa yang memilih jalur jalanan daripada menempuh mekanisme internal organisasi.
Rahmat Muhajirin, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat DPC Partai Gerindra Sidoarjo, menegaskan bahwa sebagai sesama bagian dari keluarga besar partai, segala bentuk keberatan atau perselisihan seharusnya diselesaikan melalui koridor yang telah disediakan partai, yakni Mahkamah Partai.
”Jangan sampai ruang demokrasi digunakan untuk membangun opini yang belum tentu benar. Sebagai sesama orang partai, mestinya gunakan mekanisme organisasi seperti Mahkamah Partai, bukan demo prematur dengan dasar yang tidak jelas,” tegas RM dengan nada bicara yang mantap.
Ia menilai aksi tersebut terkesan dipaksakan dan melompati etika berorganisasi yang sehat, terutama karena materi yang dipermasalahkan belum terverifikasi kebenarannya.
Salah satu poin utama yang dipersoalkan massa adalah beredarnya sebuah rekaman audio. Menanggapi hal tersebut, pihak RM secara tegas mencurigai adanya upaya rekayasa digital atau dubbing dalam rekaman satu arah tersebut yang bertujuan untuk menyudutkan dirinya.
Tidak main-main, untuk memulihkan nama baiknya dan mencari kebenaran materiil, RM berencana mengambil langkah ilmiah yang masif.
“Kami berencana melakukan uji forensik audio dengan melibatkan laboratorium audio visual dari puluhan universitas terkemuka. Ini penting untuk membuktikan apakah audio itu asli atau hasil manipulasi teknologi,” tambahnya.
Kekecewaan RM memuncak ketika dirinya mencoba menunjukkan itikad baik dengan mendatangi langsung lokasi aksi untuk berdialog. Namun, alih-alih menyambut ajakan diskusi, koordinator aksi Diana Rosiana Samar justru menolak berkomunikasi dan memilih membubarkan massa.
”Saya datang langsung untuk menemui mereka dan mengajak berdialog secara terbuka agar jelas duduk perkaranya. Tapi anehnya, koordinator aksi malah menolak dan memilih pergi begitu saja,” ungkap RM.
Kejadian ini memperkuat dugaan bahwa aksi tersebut tidak murni untuk mencari solusi atau klarifikasi, melainkan sekadar penggiringan opini publik. RM mengimbau semua pihak untuk tetap menjaga kondusivitas dan mengedepankan objektivitas dalam menyampaikan aspirasi, tanpa harus mengabaikan etika dan fakta hukum.
